Bulog Sebar 13 Armada untuk KPSH, Satu Pasar Diguyur Satu Truk Beras

Perum Bulog Divre Jatim menggelar operasi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga), Rabu (25/9). (Jawa Pos)
Musim kemarau belum berakhir. Sementara itu, hasil panen mulai berkurang. Dua kondisi itu bisa memicu kenaikan harga bahan pokok. Karena itu, Perum Bulog Divre Jawa Timur (Jatim) mengadakan operasi pasar beras medium. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga pada tingkat konsumen.
Kepala Perum Bulog Divre Jatim Muhammad Hasyim menyatakan, operasi pasar tersebut merupakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) yang diinstruksikan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Harga beras di pasaran saat ini memang stabil. Tapi, kondisi panen dan kemarau serta potensi meningkatnya permintaan menjelang Natal dan tahun baru bakal menaikkan harga,” katanya.
Rabu (25/9) Hasyim memberangkatkan 13 truk operasi pasar dari kantor Perum Bulog Divre Jatim. Tahun ini Perum Bulog Divre Jatim menyiapkan 250 ribu ton beras medium untuk operasi pasar. Sampai sekarang, 49 ribu ton beras tersalurkan.
KPSH berlangsung serentak di 42 pasar Jatim. “Di Surabaya, kami berangkatkan 13 armada untuk 10 pasar di Surabaya, 2 pasar di Sidoarjo, dan 1 pasar di Gresik,” papar Hasyim.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jatim Bagus Sasmita optimistis operasi pasar itu akan membuat harga komoditas stabil.

Share:
Read More

Pertamina Targetkan Tutup Sumur Bocor di Karawang Akhir September 2019

Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kabupaten Karawang, (23/07). (Imam Husein/Jawa Pos)

 PT Pertamina (Persero) telah melakukan pengeboran relief well (sumur baru) di pantai utara Karawang selama 6 pekan terakhir. Kini, sudah memasuki fase penting, yakni penutupan sumur YYA-1 yang merupakan sumber tumpahan.
Vice President Relations Pertamina Hulu Energi Ifki Sukarya mengatakan, Pertamina optimistis kebocoran minyak pada sumur YYA-1 yang dikelola Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), bisa segera ditutup permanen sesuai target pada akhir September 2019.
Adapun pengeboran sumur YYA-1 RW (sumur baru) telah mencapai pada safe point terakhir yakni pemasangan casing 8 1/2″ di kedalaman 8.957 feet atau 2.730 meter. Safe point ini tinggal menyisakan interval sepanjang 20 feet (6 meter) dari target mulai intercept di 8.977 feet atau 2.736 meter.
“Saat ini tahapannya sudah pada fase menemukan dan meng-intercept lubang sumur YYA-1. Ini merupakan salah satu proses yang penting, sehingga harus dilakukan sangat hati-hati. Harapannya akhir September atau paling lambat awal Oktober, sumur sudah bisa ditutup permanen,” ujar Ifki di Kantor Pertamina, Jakarta, Jumat (20/9).
Setelah melokalisir dan intercept dengan tepat, lanjut Ifki, tahap berikutnya adalah memompakan lumpur berat ke dalam sumur baru dengan tujuan mematikan sumur YYA-1. Setelah sumur YYA-1 dinyatakan mati, maka akan dilakukan monitoring selama 24 jam penuh sebelum dilanjutkan ke proses plug and abandon atau penutupan sumur secara permanen.
Sementara itu, upaya yang telah maksimal juga dilakukan pada oil spill di laut, proteksi berlapis dengan lebih dari 9 ribu meter oil boom konsisten terus dipertahankan dengan baik. Sedangkan untuk perlindungan di pesisir pantai, pihaknya telah melakukan pemasangan lebih dari 10.000 meter oil boom dan 2.000 meter waring, khususnya untuk memastikan proteksi area sensitive mangrove.
Di sisi lain, kata Ifki, Pertamina juga secara pararel telah memulai program penanaman 10.000 mangrove di SegarJaya Kerawang bekerja sama dengan UNISMA dan Pemda Karawang. Ke depan akan terus dilanjutkan di pesisir pantai desa terdampak lainnya.
“Mohon doa dan dukungannya, agar segala yang tengah diupayakan oleh tim terbaik yang dimiliki PHE ONWJ dan dukungan berbagai ahli dari dalam dan luar negeri, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan,” tandasnya.
Diketahui, PHE ONWJ juga bekerjasama dengan Pertamedika memberikan layanan kesehatan di wilayah terdampak dengan menerjunkan 10 dokter, 69 paramedik dan 5 ambulance yang tersebar di 10 Posko Kesehatan.
Seluruh posko rata-rata melayani sekitar 500 warga per hari, sehingga secara kumulatif sejak dibuka layanan kesehatan, total yang telah melayani mencapai 23.942 pemeriksaan warga.
Sementara itu, PHE ONWJ juga mengklaim telah memberikan kompensasi kepada 10.271 warga yang telah terdampak dan terverifikasi untuk menerima dana kompensasi awal terkait kebocoran minyak pada sumur YYA-1. Hingga Kamis (19/9), sebanyak 2.401 warga telah mendapatkan kompensasi awal yang dinilai sebagai itikad baik perseroan. 
Ifki mengatakan, besaran kompensasi berdasarkan hasil koordinasi pemangku kepentingan pada 9 sampai 10 September 2019 yang dikonsultasikan ke Tim Kejaksaan Agung, BPKP, KKP, KLHK, SKK Migas, MUI Jabar dan Kepala Dinas di tujuh kabupaten/kota. 
“Pembayaran kompensasi awal ini diberikan terlebih dahulu untuk warga terdampak langsung, nelayan, pembudidaya, petambak garam, kelompok pengolah dan pemasar ikan serta wisata bahari,” kata Ifki di Kantor Pertamina, Jakarta, Jumat (20/9).
Paralel dengan itu, kata dia, Pertamina bersama dengan pihak terkait tengah dalam proses penyusunan formula kompensasi final. Nantinya, kompensasi tahap awal yang telah disampaikan kepada warga akan diperhitungkan sebagai bagian dalam kompensasi final. 
“Kami juga melakukan verifikasi tahap selanjutnya untuk memastikan warga terdampak yang berhak namun belum masuk dalam daftar penerima kompensasi awal dapat terselesaikan segera,” jelasnya.
Sumber : https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/20/09/2019/pertamina-targetkan-tutup-sumur-bocar-di-karawang-akhir-september-2019/
Share:
Read More

Petani Banyuwangi Gunakan Bahan Pengendali Alami Atasi Hama

Kelompok Tani Semangat Lestari di Banyuwangi telah menerapkan budidaya ramah lingkungan secara swadaya pada pertanaman bawang merah varietas Tajuk. yang mempunyai prospek usaha menguntungkan dan bernilai ekonomi tinggi. (Kementan for JawaPos.com)
Budidaya bawang merah mempunyai prospek usaha menguntungkan dan bernilai ekonomi tinggi. Kini, banyak petani di Kabupaten Banyuwangi yang tertarik untuk membudidayakannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan luas panen bawang merah dari tahun ke tahun. Pada 2015 hanya seluas 122 hektare, lalu pada 2016 meningkat seluas 314 hektare atau naik 257,38 persen. Angka ini makin meningkat pada 2018 yakni mencapai 322 hektare.
Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi anggaran APBN untuk pengembangan bawang merah seluas 22 hektare. Ketua Kelompok Tani Semangat Lestari Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Agus Sugianto bersama anggotanya mendapat alokasi pengembangan seluas 5 hektare. Selain mengembangkan bawang merah, di atas lahan seluas 15 hektare juga mengembangkan budidaya komoditas hortikultura lainya, antara lain semangka dan melon.
KT Semangat Lestari ini sudah mulai menerapkan budidaya ramah lingkungan secara swadaya pada pertanaman bawang merah varietas Tajuk. Dengan berbekal dari pengetahuan yang diperoleh secara otodidak, mereka mengaplikasikan trichoderma yang dibeli secara swadaya.
“Pada saat tanaman bawang merah berumur 15 hari dengan tinggi tanaman sekitar 15 cm, lahan bawang merah ditaburi dengan trichoderma. Pemberian trichoderma ini dimaksudkan untuk mengendalikan penyakit moler atau Layu Fusarium. ulat bawang juga termasuk kendala dalam pengamanan produksi walaupun serangannya masih kategori ringan,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Kepala Seksi Teknologi PHT Sayuran dan Tanaman Obat, Aneng Hermami saat kunjungan lapang memberi penjelasan bahwa Trichoderma merupakan fungisida hayati yang bermanfaat dalam mengendalikan jamur patogen.
“Sebagai agens hayati, trichoderma dapat menjaga sistem ketahanan tanaman seperti serangan cendawan patogen. Penggunaan trichoderma sebagai agen antagonis merupakan salah satu alternatif pengendalian OPT yang aman dan ramah lingkungan,” jelas Aneng.
Diakui Agus bahwa dengan menerapkan budidaya ramah lingkungan, produksi bawang merah yang diusahakannya menjadi meningkat, disamping itu dapat mengurangi biaya penggunaan pestisida kimia. “Produktivitas bawang merah bisa mencapai 12-13 ton per hektare, dengan catatan ditanam pada Mei – Nopember karena pada bulan tersebut berhembus angin timur. Sedangkan di luar bulan tersebut produktivitas hanya sekitar 10 -11 ton per hektare”, lanjut Agus.
Budidaya Bawang Merah oleh petani Banyuwangi. (Kementan for JawaPos.com)
Staf Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, Ari Suciati menambahkan bahwa untuk meningkatkan penerapan budidaya bawang merah ramah lingkungan, perlu diadakan pelatihan perbanyakan agens hayati dan pestisida nabati secara swadaya.
Pada saat kunjungan, Direktorat Perlindungan Hortikultura juga memberi perangkap likat kuning dan feromon sex yang dapat mengendalikan ulat bawang. Dengan adanya bantuan bahan pengendalian tersebut diharapkan dapat mengurangi serangan ulat bawang dan mengurangi penggunaan pestisida kimia.
“Bantuan tersebut hanya sebagai stimulan saja agar petani dapat beralih bahan kimia menuju budidaya ramah lingkungan dengan mengaplikasikan agens hayati dan pestisida nabati,” ujar Aneng.
Secara terpisah, Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian guna mengawal budidaya ramah lingkungan ini.
“UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati diharapkan dapat lebih intensif mensosialisasikan pengendalian OPT ramah lingkungan. Petani perlu diarahkan untuk menggunakan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan dan menyebarluaskannya, sehingga penerapan di Kabupaten Banyuwangi lebih meningkat,” papar wanita yang biasa dipanggil Yanti ini.
Share:
Read More

Anggaran Ditambah Rp 1 Triliun, Masyarakat Diminta Lebih Sadar Bencana

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro berhasil dipadamkan petugas gabungan, Rabu (25/9). (dok. BNPB)

Indonesia yang rawan dilanda bencana alam membuat pemerintah memperbanyak anggaran untuk penanggulangan bencana. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 5 triliun, atau meningkat Rp 1 triliun.
“Pendanaan tanggap darurat bencana yang biasanya Rp 4 triliun, (nanti) sampai Rp 5 triliun,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Kamis (26/9).
Dana itu, kata Askolani, akan ditebar untuk tiga lembaga negara yang mengurusi bencana alam. Di antaranya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Untuk BPPT dan BIG, ia mengatakan, dana akan difokuskan untuk mitigasi bencana. Sedangkan untuk praktiknya, lembaga negara bisa bekerja sama dengan Pemda setempat.
Di sisi lain, kata dia, pihaknya memastikan dana untuk mitigasi bencana 2019 masih tersedia hingga akhir tahun. Menurutnya, sebagian anggaran itu juga telah dicairkan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
“Masyarakat perlu diedukasi supaya bisa menanggulangi ke depannya, karena Indonesia memang rawan. Pemerintah sudah punya rencana jangka pendek dan menengah,” pungkasnya.
Share:
Read More

Kementan Kembangkan Kawasan Bawang Merah di Kawasan Timur Indonesia

Areal penanaman bawang merah oleh Petani di Kupang memberikan hasil yang lebih bagus dengan menggunakan bibit varietas Philip. (Kementan for JawaPos.com)

 Kementerian Pertanian semakin gencar menjalankan program pengembangan kawasan bawang merah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebutuhan bawang merah di wilayah NTT yang selama ini terpenuhi dari Jawa dan NTB mulai didorong untuk diproduksi sendiri. Hal tersebut direalisasikan melalui bantuan pengembangan kawasan seluas 260 hektare dengan anggaran Rp 4,9 miliar selama periode 2019.
“Kita sudah mengidentifikasi pulau mana saja yang masih defisit antara kebutuhan dengan produksi bawang merah atau cabai. NTT menjadi salah satu pulau yang masih defisit keduanya. Ke depan, alokasi APBN akan kita arahkan untuk penumbuhan tersebut,” ujar Plt. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Sukarman
Selain itu, ujarnya, Kementan dihadapkan pada tantangan keterbatasan SDM petani dan kondisi tanah lempung berpasir. Ketersediaan air pun menjadi kendala utama pada pengembangan Hortikultura. Butuh intervensi teknologi untuk mengoptimalkan potensi di sana.
“Sinergi antara Ditjen Hortikultura dengan Eselon I lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kawasan bawang merah khususnya terkait peralatan dan mesin yang dibutuhkan petani di musim kemarau, misalnya pompa air. Bahkan kalau dimungkinkan adanya embung untuk kawasan hortikultura,” lanjut Sukarman.
Kelompok Tani Molie di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT perdana melakukan penanaman bawang merah. Mereka menanam di musim kemarau karena mendapat bantuan pompa air dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan.
“Kami di Kupang menyambut baik program Kementerian Pertanian untuk pengembangan kawasan bawang merah di NTT. Perlahan tapi pasti kami ingin melepaskan ketergantungan pasokan dari Jawa,” tutur Ketua Kelompok Tani Molie, Denikson.
Dalam kesempatan tersebut para petani berkomitmen memperluas areal tanam. Mereka menanam varietas super philips karena setelah uji coba di lahan seluas 1 hektare ternyata hasilnya cukup bagus.
“Kami kemudian memutuskan akan menjadikannya sebagai benih bawang merah untuk musim tanam selanjutnya. Kami juga berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan bawang merah ini secara swadaya pada tahun yang akan datang,” lanjut Denikson.
Hal tersebut selaras dengan upaya Ditjen Hortikultura mendorong lahirnya petani mandiri benih. Program ini rencananya akan ditargetkan sukses pada 2020 melalui pengembangan kawasan intensifikasi.
“Bantuan yang diberikan berupa stimulan. Pemetintah memberikan paket berupa sarana produksi terdiri dari pupuk organik, bahan pengendali OPT ramah lingkungan dan lain-lain. Sementara benih didapat dari pertanaman pada 2019,” ujar Kasie Penerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbi, dan Kelembagaan, Muhammad Syaifuddin.
Melalui pengembangan kawasan intensifikasi, lanjut Syaifuddin, cakupan luas kawasan dapat semakin meningkat sehingga kelompok tani yang mendapatkan bantuan APBN semakin banyak dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTT, Yohanes Oktovianus, bersama Kepala Dinas Pertanian/ Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Lingkup Propinsi NTT, menuturkan langkah penanaman tersebut baru permulaan.
“Kami dalam setiap kesempatan di lapangan tak henti-hentinya menganjurkan petani untuk bertanam komoditas hortikultura. Pangsa pasar sudah jelas karena NTT memiliki destinasi wisata internasional yang membutuhkan suplai kontinu. Kami dorong bawang merah dan cabai karena kedua komoditas tersebut harga jualnya cukup baik di pasar NTT,” tuturnya.
Mengubah pola pikir petani untuk mau menanam komoditas hortikultura diakuinya tidaklah mudah. “Butuh ketelatenan, keuletan dan modal biaya yang lebih. Namun kami yakinkan petani bahwa menanam bawang merah dan cabai adalah salah satu cara paling cepat untuk mendapat penghasilan lebih. Ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan,” tutup Yohanes.
Sebagai informasi, angka ATAP 2018 untuk luas tanam di NTT seluas 1.256 hektare dengan total produksi 4.542 ton. NTT masih perlu mengejar produktivitas bawang merah. Saat ini masih rendah di kisaran 8 ton per hektare. Berbeda dengan wilayah sentra seperti Brebes dengan provitas 12 ton per hektare.
Share:
Read More

Gas Bumi Masih Menjadi Energi Paling Efisien

Pembangunan jaringan pipa gas yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk didistribusikan ke pelanggan industri dan rumah tangga (PGN for JawaPos.com)
Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menegaskan bahwa gas bumi masih menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien di Indonesia. Di kawasan Asia, harga gas yang disalurkan PGN juga masih sangat kompetitif. Kecuali jika dibandingkan dengan harga gas di Malaysia yang mendapatkan subsidi dari pemerintah negara itu.
Berdasarkan data sejumlah lembaga energi terkemuka seperti Woodmack (2018) dan Morgan Stanley (2016), harga gas bumi kepada sektor industri di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga di Singapura dan Cina. Di Singapura konsumen industrinya membeli gas berkisar USD 12,5 – USD 14,5 per MMBtu. Sementara industri di Cina harus membayar lebih mahal lagi yaitu mencapai USD 15 per MMBtu.
“PGN menjual gas kepada pelanggan akhir berkisar antara USD 8 – USD 10 per MMBtu. Harga itu terbentuk dari berbagai sumber baik gas sumur maupun LNG yang harganya jauh lebih tinggi,” jelas Rachmat Hutama, Corporate Secretary PGN di Jakarta, Kamis (26/9).
Rachmat menegaskan, sejak tahun 2013 PGN tidak pernah menaikkan harga gas kepada konsumen industri. Sementara biaya pengadaan gas, biaya operasional dan kurs USD terus meningkat. Secara akumulasi, sejak 2013 hingga saat ini kurs USD telah mengalami kenaikan hingga 50 persen. Biaya pengadaan gas selama ini menggunakan patokan USD.
“Dengan beban biaya yang terus meningkat tentunya ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi menjadi makin terbatas. Sementara banyak sentra-sentra industri baru, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang belum terjamah gas bumi,” tegas Rachmat.
Hingga saat ini, sebagai subholding gas bumi, PGN telah membangun jaringan gas hingga lebih dari 10 ribu kilometer. Panjang pipa gas PGN ini hampir dua kali lipat dibandingkan jaringan gas milik Malaysia dan Thailand, serta 4 kali lipat lebih panjang daripada jaringan gas di Singapura. Sedangkan di Cina jaringan pipa yang terbangun mencapai lebih dari 40 ribu kilometer.
Dari fakta dan data di atas, biaya pengelolaan kegiatan hilir Indonesia masih bersaing dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Rentang biaya distribusi dan niaga di Indonesia berkisar 2,8 – 4 USD/MMBTU. Bandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dengan rentang biaya hilir sebesar 2,8 – 3 USD/MMBTU dengan panjang pipa setengah dari yang dimiliki Indonesia dengan segala tantangan wilayah geografis yang didominasi kepulauan.
Menurut Rachmat, semakin panjang jaringan pipa yang dikelola oleh suatu badan usaha, maka biaya pengelolaan dan perawatannya menjadi besar. Dan setiap tahun biaya dua komponen itu juga terus naik. Rencana penyesuaian harga gas yang akan dilakukan oleh PGN, lanjutnya, juga sudah dikaji secara matang dengan memperhitungkan banyak aspek. Termasuk dari sisi kemampuan konsumen industri sendiri.
Untuk menjaga daya saing industry dan kepentingan konsumen, Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan paket kebijakan dan perubahan tata kelola gas bumi yang cukup memwadahi semua kepentingan dari hulu sampai ke hilir melalui Permen ESDM 58 /2017 dan Permen 04/2018. Semuanya bermuara pada transparansi dan rasionalisasi termasuk upaya menjaga sustainability penyediaan gas bumi domestik untuk seluruh kepentingan masyarakat dan pengembangan infrastruktur gas bumi ke seluruh wilayah di Indonesia.
Sebagai pionir pemanfaatan gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi, PGN selama ini juga telah mengambil banyak risiko. Baik risiko pasokan maupun pasar yang cenderung fluktuatif dan tidak pasti. Sebagai agregator, untuk memastikan ketersediaan gas, PGN juga telah membangun terminal LNG di beberapa lokasi untuk meregasifikasi LNG yang berasal dari berbagai sumber.
“Perluasan pemanfaatan gas bumi merupakan tanggungjawab bersama. Apalagi kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga ketahanan energi nasional dan melayani kebutuhan gas bumi secara berkeadilan,” ujar Rachmat.

Share:
Read More

Dana Kartu Sembako Ditambah Rp 40 Ribu Tahun Depan

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (Dok. JawaPos.com)

Pemerintah merencanakan bakal meningkatkan besaran dana yang diterima rakyat miskin untuk program Kartu Sembako tahun depan. Dana yang diberikan akan meningkat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulannya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 28,1 triliun untuk bantuan pangan berupa Kartu Sembako pada tahun 2020. Pemerintah menargetkan akan memberikan bantuan tersebut kepada 15,6 juta rakyat miskin.
“Ini pengembangan dari subsidi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk Kartu Sembako. Kartu Sembako ini awalnya sudah dulu subsidi beras miskin,” kata Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).
Askolani menambahkan, pemerintah juga akan menambah komoditas pangan dalam penggunaan kartu tersebut. Nantinya, sistemnya akan diatur oleh Kementerian Sosial.
“Kalau dulu hanya bisa digunakan untuk beli beras nantinya bisa untuk beli yang lebih variatif, apakah itu minyak apakah telor. Tapi minimal bantuannya sudah meningkat,” tuturnya. terangnya.
Askolani juga menjelaskan, sistem penyaluran bantuan sudah menggunakan skema by name dan by address. Karena itu, kata dia, Kemensos perlu melakukan validasi data penerima bantuan ke Pemda setempat.
“Data yang dipakai butuh recheck ke Pemda. Cuma memang ini responnya nggak maksimal. Jadi harapannya bisa cepat nanti tergantung respons Pemda juga” pungkasnya.
Share:
Read More

Harga Daging Ayam Naik jadi Rp 36 Ribu per Kg

Penjual dan pembeli daging ayam di Pasar Tomang Barat. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com
Harga daging ayam broiler atau ras tengah naik di pasar tradisional. Tetapi, penurunan harga ditemui pada jenis telur ayam ras.
Salah satu pedagang ayam, Ibu Nita (49) menjelaskan, dirinya menjual daging ayam seharga Rp35 ribu per ekor. Ditempatnya, kenaikan diklaim sudah berlangsung 4 hari lamanya.
"Stok lagi kurang, makanya naik. Ini kira-kira sudah 4 harian," tuturnya kepada Liputan6.com di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Jumat (27/9/2019).

Kata dia, kenaikan harga daging ayam biasanya terjadi di rentang harga Rp1.500 sampai Rp2.000 per ekor. Sementara kenaikan tertinggi menurutnya dibanderol sebesar Rp37 ribu per ekor.
Sementara itu, pedagang ayam lain Bapak Andri (51) memaparkan, pihaknya mematok harga daging ayam senilai Rp36 ribu per ekor. Andri mengaku kenaikan memang tak bersahabat di kalangan ibu rumah tangga.

Itu bisa dilihat dari sepinya pembeli di Pasar Kranji hari ini. "Emang lagi naik, makanya ini kan sepi sekarang bisa ditengok," ujarnya.

Harga di Peternak Masih Rendah

Daging ayam potong segar di Pasar Slipi. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com
Kendati demikian, ditanya secara terpisah, meski kenaikan harga daging ayam ditemui di tingkat konsumen, harga di level peternak masih anjlok.
"Harga acuan di tingkat konsumen memang Rp32 ribu per ekor. Tetapi Jika mengacu pada harga acuan Permendag harga minimal di peternak Rp18 ribu per ekor. Tetapi harga di kandang ini masih Rp16 ribu," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi

Adapun untuk harga telur hari ini dijual di kisaran Rp 22-23 ribu per kg. Harga ini diklaim mengalami penurunan sebesar Rp263 per ekor.
Penurunan ini sejalan menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang mengungkapkan harga ayam di Jawa Barat seharga Rp22.779 per kg.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4073216/harga-daging-ayam-naik-jadi-rp-36-ribu-per-kg
Share:
Read More

Pengembangan Infrastruktur Gas Terhambat Besarnya Biaya Investasi

Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)
Target pemerintah untuk menaikkan bauran energi gas bumi hingga 22 persen di 2025 dinilai bakal sulit terwujud. Hal itu terjadi jika  pembangunan infrastruktur gas tidak dilakukan secara masif, dengan mengoptimalkan sentra-sentra industri baru yang bermunculan di berbagai daerah.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan, tantangan pembangunan infrastruktur gas bumi juga bukan perkara mudah. Di tengah ketidakpastian pasokan gas di pasar, biaya investasi pembangunan infrastruktur gas sangat besar dan kembalinya biaya investasi dalam jangka panjang, dan risiko bisnisnya juga tinggi.
Inilah yang membuat hanya badan usaha yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan gas bumi yang berani mengambil risiko membangun infrastruktur.

"Dengan beban biaya dan risiko yang besar, akan sulit bagi badan usaha manapun untuk membangun berbagai infrastruktur gas yang mampu menjangkau banyak daerah. Bisnis infrastruktur gas tidak seperti jalan tol yang tarifnya bisa dievaluasi secara periodik," ujar Fahmy melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Menurut Fahmy selama ini struktur harga gas bumi sebanyak 70 persen untuk biaya hulu. Karena itu jika harga gas terlalu rendah akan sulit bagi siapapun untuk mengembangkan infrastruktur.
Fahmy kemudian mencontohkan menurunnya investasi di sektor infrastruktur gas bumi akibat tata kelola gas yang kurang baik. Data menunjukkan bahwa investasi infrastruktur gas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar USD 258,142 juta. Sementara tahun lalu nilai investasi di infrastruktur gas hanya USD 58,885 juta.

"Perbaikan tata kelola dengan memangkas trader gas dan mengalihkan alokasi gas bumi kepada badan usaha yang mengembangkan infastruktur sangat positif bagi industri gas bumi. Namun jika harga gas dipangkas, investasi di infrastruktur akan tetap sulit," ujarnya.

Impor Gas Meningkat

Perusahaan-perusahaan hulu migas sering dianggap hanya berperan menyediakan pasokan energi dan menghasilkan penerimaan negara
Menurut Fahmy, di tengah meningkatnya impor migas, yang membuat defisit neraca perdagangan migas naik, optimalisasi gas bumi dalam kebijakan bauran energi sangat tepat. Jumlah cadangan terbukti gas bumi saat ini mencapai 108,1 trillion cubic feet (Tcf), terbesar nomor 14 di dunia. Dari sisi lingkungan, gas bumi adalah energi yang lebih bersih dibanding minyak bumi dan batubara.
"Harga hulu gas bumi lebih kompetitif, sekitar hampir seper-sepuluh dari harga minyak bumi. Fakta dan data tersebut telah menjadikan gas bumi semakin penting dalam kebijakan energi nasional," ungkapnya.

Mengingat peran strategisnya itu, pemenuhan permintaan gas bumi secara berkelanjutan dan pasokan secara aman (security of supply) menjadi salah satu faktor penting yang harus diprioritaskan. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi.

Fahmy menjelaskan, penyediaan infrastruktur terintegrasi hingga mencapai kematangan, yang dapat menjangkau dan menghubungkan dari sumber-sumber gas bumi ke seluruh pelanggan, akan mendorong industri gas bumi semakin efisien. Jika hal itu terbentuk maka akan dapat meningkatkan daya saing harga jual gas bumi kepada konsumen.

"Kalau penurunan investasi pengembangan infrastruktur terus berlanjut, akan menyebabkan iklim industri gas bumi menjadi inefisien. Jika pengembangan infrastruktur gas mandeg otomatis gas produksi dalam negeri tidak dapat dioptimalkan untuk pasar domestik," jelas Fahmy.
Fahmy juga menjelaskan bahwa akses terhadap gas bumi seharusnya menjadi hak semua industri di Indonesia, bukan hanya yang eksisting. "Saya pikir kita juga harus fair ke mereka yang belum mendapatkan akses ke gas, mereka kan bagian dari Indonesia juga. Kalau harga gas hilir tidak ekonomis, investasi infrastruktur gas bumi untuk menjangkau mereka pun tidak akan pernah terealisasi"

Dari data SKK realisasi pemanfaatan gas bumi dibandingkan kontrak per April 2019, sektor industri dari kontrak sebesar 1900 BBTUD, realisasi pemanfaatannya hanya 1500 BBTUD. Begitu juga di sektor kelistrikan dari kontrak 1200 BBTUD hanya 755 BBTUD yang terealisasi. Salah satunya karena kurangnya infrastruktur yang belum optimal menjangkau pasar termasuk industri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4072162/pengembangan-infrastruktur-gas-terhambat-besarnya-biaya-investasi?source=search
Share:
Read More

Wapres JK Singgung Merosotnya Harga Kopi Dunia di Markas PBB

Wapres Jusuf Kalla di Markas Besar PBB di New York. (Foto: Setwapres RI)
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti terus merosotnya harga biji kopi di pasaran dunia yang mencapai 70 persen sejak 1982. Salah satu penyebab adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia.

Ini dia sampaikan saat berbicara pada forum “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan”, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Rabu pagi waktu setempat (25/9/2019).

“Saya ingin menggaris bawahi dampak dari krisis harga kopi ini. Petani kecil adalah korban yang paling dirugikan. Petani kecil, bukan industri maupun konsumennya,” ujar JK seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Kamis (26/9/2019).

Menurut Wapres, lebih dari 90 persen lahan kopi Indonesia dikelola oleh petani kecil. Karena itu, Indonesia sangat prihatin dengan krisis ini, saat keuntungan industri kopi besar dunia justru meningkat.

“Lebih dari 25 juta petani kecil kopi di seluruh dunia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia sendiri memiliki 1,8 juta petani kopi,” ungkap dia.

Merosotnya harga dunia, ikut mengakibatkan  menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati. Sebagian petani kopi bahkan beralih ke sektor lain.

Karena itu, sebagai sesama negara penghasil kopi, Wapres mengajak bersama-sama untuk membuat terobosan guna memperbaiki nasib produsen kopi di negara masing-masing. “Kita tidak bisa berdiam diri,” tegas Wapres.


Langkah

Dalam forum yang di inisiasi Negara Columbia ini, Wapres memaparkan langkah-langkah sebagai usulan dari Indonesia untuk mengatasi merosotnya harga kopi dunia. Pertama, terus memperluas pasar kopi, dan pengendalian jumlah pasokannya.

Wapres menyebut bahwa berbagai laporan International Coffee Organization (ICO) telah menyoroti potensi di sektor nontradisional. Antara lain, biji kopi sebagai bahan baku industri kesehatan. "Sudah saatnya kita implementasikan studi ini menjadi upaya nyata," pesannya.
Langkah kedua, Wapres menyerukan bahwa kapasitas petani kecil harus ditingkatkan kemampuannya agar petani dapat menghasilkan kualitas kopi yang baik dan bernilai tambah."Peran koperasi petani harus terus diberdayakan," sarannya.

Ketiga, lanjut Wapres, perlunya dibangun kemitraan antara industri dan petani kecil sebagai contoh industri kopi besar harus memberikan CSR, untuk peningkatan kapasitas petani kecil.
"Akses terhadap teknologi dan pasar bagi petani kecil harus dipermudah. Petani kecil harus masuk dalam rangkaian global supply chain kopi dunia," imbuhnya.
Langkah keempat, menurut Wapres, perlunya upaya khusus untuk menjaga keseimbangan harga kopi bagi petani, industri dan konsumen.

Untuk itu perlu kerja sama dan mengembangkan strategi serta kampanye inovatif agar petani mendapatkan harga yang lebih adil. Misalnya, lanjut Wapres, dengan menetapkan harga kopi minimum yang masih menguntungkan bagi petani kecil.

"Diperlukan dukungan peran organisasi internasional, seperti ICO, dalam hal ini," tandasnya.
Menutup pidato singkatnya, Wapres menuturkan bahwa Indonesia ingin menegaskan komitmennya untuk bekerja sama yang memastikan masa depan berkelanjutan bagi sektor kopi. "Masa depan yang adil dan sejahtera bagi petani kopi, industri dan konsumen," tutup Wapres.

Share:
Read More

Strategi Terbaru Bea Cukai Sumatera Utara Dorong Pertumbuhan Ekonomi


Bea Cukai Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas pengusaha di pusat logistik berikat (PDLB) pada 2019.
Bea Cukai menerbitkan fasilitas tersebut kepada PT Bahtera Inti Indonesia, Rabu (3/7).
Komisaris PT BII Sucipto mengatakan, fasilitas ini dirasa sangat bermanfaat bagi usahanya.
“Kami ingin memberikan fasilitas penimbunan barang tujuan impor dan ekspor kepada para pengusaha dalam negeri, memberikan ketersediaan bahan baku industri, dan membantu mengurangi resiko biaya demmurage,” ujar Sucipto.
Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Sumatera Utara Oza Olavia mengungkapkan bahwa terbitnya izin asilitas tersebut dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
“Kami harap fasilitas ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan,” ungkap Oza. 
PDPLB merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
PT BII bekerja sama dengan PT Transcon Indonesia yang telah mendapat izin penyelenggara PLB untuk menggunakan sebagian lahan dan fasilitas milik PT Transcon Indonesia.
Nantinya, jenis barang yang akan ditimbun di PT BII berupa bahan baku industri, besi baja dan produk turunannya serta ban.
PT BII sebelumnya merupakan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang memberikan pelayanan jasa kepabeanan secara nasional.
Seiring waktu berjalan PT BII ingin mengembangkan bisnisnya menjadi penyelenggara PLB untuk mendukung industri dalam negeri. 


Share:
Read More

Rindekraf, Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Kreatif Indonesia

Diharapkan ekonomi kreatif Indonesia semakin maju

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mulai mensosialisasikan Peraturan Presiden No.142/2018 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Tahun 2018-2025. Sosialisasi berlangsung selama dua hari di Jakarta, mulai Senin (15/7/2019) hingga hari ini, Selasa (16/7).
“Setelah inpres 6/2009 berakhir perlu ada kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Lalu atas usulan Kemenko Perekonomian, Bekraf mendorong penyususann kebijakan ekonomi kreatif yang bersifat nasional, inklusif, komprehensif yang mengatur rencana dan strategi ekonomi kreatif,” kata Kepala Bekraf Triawan Munaf di gedung Perpusatakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/7).
Seperti apa latar belakang adanya Rindekraf ini, bentuk, apa yang akan dilakukan dari perpres ini dan apa yang akan didapatkan pelaku ekonomi kreatif nantinya?

1. Alasan dibuatnya Rindekraf



Ada berbagai alasan kenapa Rendekraf dibuat. Dilihat secara ekonomi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),  Produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif pada 2017 mencapai Rp1.000 triliun, Rp1.100 triliun di tahun 2018. Tahun 2019 diprediksi menjadi Rp1.211 triliun, atau naik 9,6 peren dari tahun sebelumnya.
Ekonomi kreatif juga menyerap 16,91 juta jiwa tenaga kerja, 14,28 persen dari tenaga kerja 2016. Sementara wilayah ekspor US$19,8 miliar, menyumbagkan 12,96 persen terhadap total eskpor tahun 2017.
Untuk itu Rindekraf hadir untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, memperkuat keterpaduan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sebagai kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang.
“Intinya menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemda dalam melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif,” ucap Triawan.

2. Rindekraf punya 2 fokus misi dan 12 arah kebijakan




Ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menjadi misi utama Bekraf yang dibagi menjadi dua yakni pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan usaha yang berdaya saing. Sedang arah kebijakan Rindekraf ada 12 poin.

3. Pengembangan Rindekraf melalui riset dan pendidikan


Pengembangan riset dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat. Hasil pengembangan riset digunakan sebagai penyusunan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
Dalam pendidikan, sistem pengembangan ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan kualitas pemangku kepentingan ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global. Seperti, pendidikan melalui intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal. Pendidikan itu sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tantangan Bekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif


Triawan menyebut sumber daya manusia (SDM) sempat menjadi tantangan dalam memajukan ekonomi kreatif. Namun kini SDM sudah mendapatkan solusi berupa pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.
“Kedua peningkatan infrastruktur ini yang paling sulit. Nanti pemandu kepentingan diarahkan pada pengembangan kota kreatif untuk menumbuhkembangkan, memanfaatkan dan mengelola kreativitas. Tantangan lain adalah penyediaaan teknologi infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Reformasi birokrasi dan peningkatan ekspor juga menjadi tantangan bagi Bekraf.
“Ada beberapa arah kebijakan yang mendukung, antara lain penguatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan pemasaran industri kreatif di dalam dan luar negeri, membantu pelaku ekonomi kreatif mempromosikan di luar negeri,” kata Triawan.
Untuk promosi, Triawan menekankan pelaku ekonomi kreatif harus mendistribusikan dulu karya atau produknya untuk mendapat bantuan dari pemerintah.
“Jadi mereka harus menyelesaikan dulu pekerjaan rumahnya, baru kita bantu promosinya. Karena mereka merasa promosi ini sangat penting dan mereka tidak punya dana yang cukup,” jelasnya.
Terakhir adalah tantangan peningkatan perlindungan dan pemanfataan sumber daya alam sebagai bahan baku sebagai usaha ekonomi kreatif.
Share:
Read More

Recent Posts