Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro berhasil dipadamkan petugas gabungan, Rabu (25/9). (dok. BNPB)
Indonesia yang rawan dilanda bencana alam membuat pemerintah memperbanyak anggaran untuk penanggulangan bencana. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 5 triliun, atau meningkat Rp 1 triliun.
“Pendanaan tanggap darurat bencana yang biasanya Rp 4 triliun, (nanti) sampai Rp 5 triliun,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Kamis (26/9).
Dana itu, kata Askolani, akan ditebar untuk tiga lembaga negara yang mengurusi bencana alam. Di antaranya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Untuk BPPT dan BIG, ia mengatakan, dana akan difokuskan untuk mitigasi bencana. Sedangkan untuk praktiknya, lembaga negara bisa bekerja sama dengan Pemda setempat.
Di sisi lain, kata dia, pihaknya memastikan dana untuk mitigasi bencana 2019 masih tersedia hingga akhir tahun. Menurutnya, sebagian anggaran itu juga telah dicairkan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
“Masyarakat perlu diedukasi supaya bisa menanggulangi ke depannya, karena Indonesia memang rawan. Pemerintah sudah punya rencana jangka pendek dan menengah,” pungkasnya.
