Waspadai Anomali Cuaca Akibat La Nina

Waspadai Anomali Cuaca Akibat La Nina


 JawaPos.com – Setelah empat bulan menguat, nilai tukar petani (NTP) turun pada Januari. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) menyebut hal itu sebagai fenomena tahunan. Pada akhir kuartal I, biasanya kondisinya membaik.

Badan Pusat Statisik (BPS) melaporkan bahwa NTP Jatim pada awal tahun ini turun 0,13 persen atau menjadi 100,67. Pemicunya adalah kinerja subsektor peternakan yang turun 1,05 persen dan tanaman pangan yang juga turun 0,27 persen.

“Sementara, subsektor yang mengalami kenaikan adalah hortikultura, perikanan, dan perkebunan rakyat. Oleh karena itulah, penurunannya tak terlalu tajam,” ungkap Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan tentang NTP Januari.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo menjelaskan bahwa Januari selalu menjadi masa awal panen beberapa komoditas. Maka, saat data direkam, pendapatan petani masih rendah. Sebab, mereka belum mengantongi hasil panen.

“Yang harus diwaspadai sekarang adalah anomali yang mengancam panen. Apalagi, awal tahun ini Indonesia dilanda La Nina yang membuat curah hujan tinggi,” ungkap Hadi kepada Jawa Pos kemarin (4/2).

Namun, terkait curah hujan yang tinggi itu, dinas sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya adalah mengalokasikan bantuan alat dan mesin pertanian. Dia berharap, bantuan itu bisa mempercepat proses tanam dan membantu kinerja petani hingga musim panen tiba.

Hadi juga mendorong pemanfaatan asuransi petani. Dengan demikian, petani tetap terlindungi meski gagal panen.

“Kami juga berusaha untuk memperkecil susut hasil panen yang selama ini terjadi. Mulai dari pengolahan panen hingga pemutakhiran mesin mereka,” pungkasnya.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/05/02/2021/waspadai-anomali-cuaca-akibat-la-nina/

Share:

Harga Saham BRIS Tergelincir, Analis Pasar: Akibat Sell by News

Harga Saham BRIS Tergelincir, Analis Pasar: Akibat Sell by News


 JawaPos.com – PT Bank Syariah Indonesia (BSI) memulai debutnya di pasar modal Kamis (4/2). Bank hasil penggabungan usaha (merger) tiga bank syariah Himbara itu menggunakan kode emiten BRIS. Pasar modal syariah pun semakin menarik di mata masyarakat.

Hingga perdagangan tutup, saham BRIS turun 70 poin atau 2,55 persen pada level Rp 2.680 per lembar. Hans Kwee, analis pasar saham, menilai saham BRIS turun akibat sell by news.

Itulah fenomena pembelian aset oleh mayoritas pelaku pasar berdasar spekulasi atau rumor tertentu. Untuk sesaat, sentimen tersebut membuat harga meningkat. Namun, setelah berita resmi tentang rumor itu dirilis, mereka lantas menjual kembali asetnya.

“Ini yang membuat harganya tertekan,” kata Hans kepada Jawa Pos tadi malam.

Meski begitu, dia menyambut positif melantainya BSI. Aset dan kapitalisasi BSI dalam industri pasar modal syariah akan semakin kuat.

“Semoga ada bank syariah besar lain yang juga melantai di bursa,” tuturnya.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menyatakan, BRIS termasuk 10 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar. Selain itu, pasar modal syariah nasional selalu tumbuh dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut tentu menjadi pilihan investasi yang sangat menarik bagi investor.

“Jumlah saham syariah naik sangat signifikan sebesar 33 persen. Dari 318 saham syariah pada akhir 2015 menjadi 426 saham syariah per 22 Januari 2021,” jelas Inarno.

Dari angka tersebut, kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 3,5 triliun atau sekitar 47,5 persen dari total kapitalisasi pasar saham BEI.

Sepanjang 2020, Inarno mencatat ada 38 saham syariah baru dan 85.891 investor saham syariah. “Atau 55 persen dari total investor saham nasional,” ujarnya.

Artinya, ruang bagi investor saham syariah masih besar. “Kami optimistis BSI dapat membawa semangat baru dan pelayanan yang lebih optimal berlandas prinsip syariah untuk semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menuturkan bahwa peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di BRIS kian terbuka. Sebab, investasi juga bisa dilakukan lewat sovereign wealth fund (SWF) yang di Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

BRIS, menurut dia, masih memerlukan modal yang besar untuk menunjang bisnis jangka menengah. Modal bisa ditingkatkan dengan mekanisme rights issue atau hak memesan efek lebih dulu.

“Kita akan tawarkan. Kalau ada yang match of interest, ya kita open mana investor yang mau masuk ke BRIS,” kata Kartika.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir kembali meminta BUMN meningkatkan daya saing dan transparansi. Salah satunya adalah melakukan initial public offering (IPO) atau mencatatkan saham di BEI.

Erick memastikan, dalam road map BUMN 2021–2023, setidaknya bakal ada 8–12 BUMN yang mencatatkan saham di bursa. “Di pipeline, saya tidak mau bilang angka fix-nya. Nanti dicari-cari. Tapi, ada 8–12 yang akan go public,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, saat ini ada 28 BUMN yang sahamnya tercatat di bursa. Hanya, memang masih ada empat BUMN yang kinerja sahamnya belum sesuai dengan harapan. Karena itu, dia meminta dukungan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BUMN bisa go public dan go global.

PASAR MODAL SYARIAH

Saham: 426

Kapitalisasi: Rp 3,5 triliun

Investor: 85.891

Total aset (termasuk saham): Rp 1.802,86 triliun

Komposisi Pemegang Saham BSI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI): 50,95 persen

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI): 24,91 persen

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): 17,29 persen

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI: 2 persen

Publik: 4,4 persen

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/05/02/2021/harga-saham-bris-tergelincir-analis-pasar-akibat-sell-by-news/

Share:

Kemendag Lanjutkan Perundingan CEPA dengan Uni Eropa, Kini Bahas TKDN


Kemendag Lanjutkan Perundingan CEPA dengan Uni Eropa, Kini Bahas TKDN

JawaPos.com – Perundingan dagang comprehensive economic partnership agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan berlanjut pada akhir bulan. Dalam putaran ke-10 negosiasi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusung isu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Kini topiknya dibahas lintas kementerian.

“Beberapa klausul yang menjadi permintaan Uni Eropa sedang kita pertimbangkan,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga Kamis (4/2).

Namun, Kemendag dan kementerian-kementerian terkait juga merumuskan sejumlah usul untuk UE. Menurut Jerry, pembahasan soal CEPA cukup komprehensif.

TKDN menjadi isu krusial di tengah ambisi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha elektronik dari berbagai daerah telah mengemukakan pendapat mereka terkait TKDN. Mereka berharap pemerintah bisa mempertahankan atau malah meningkatkan komposisi TKDN.

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan bahwa Indonesia juga perlu mengusung investasi dalam perundingan dagang. Tepatnya, menekankan kebebasan dalam berinvestasi. Sebab, meski berbagai negara membebaskan sejumlah tarif lewat kesepakatan dagang, masih ada banyak hambatan nontarif.

Jika ingin mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional, Indonesia perlu memiliki produk industri lebih dulu. Jika tidak, manfaat kerja sama dagang tidak akan optimal.

“Sampai hari ini, 76 persen ekspor Indonesia adalah komoditas. Apa untungnya kita ikut meratifikasi berbagai macam kerja sama dagang kalau yang kita ekspor bukan produk,” tegasnya.

PERJANJIAN DAGANG INDONESIA

(Status: On Going)

Negara Mitra | Tahun Kerja Sama

Uni Eropa (UE) | 2017–2021

Turki | 2018–2021

Pakistan | 2019–2021

Bangladesh | 2018–2021

Tunisia | 2019–2021

Iran | 2018–2021

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/05/02/2021/kemendag-lanjutkan-perundingan-cepa-dengan-uni-eropa-kini-bahas-tkdn/

Share:

Dorong UMKM, BSI Diharapkan Permudah Mekanisme Penyaluran Kredit


Dorong UMKM, BSI Diharapkan Permudah Mekanisme Penyaluran Kredit

 JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap agar PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat berpihak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan mekanisme penyaluran kredit.

Hidayat meminta perbankan syariah terbesar milik negara tersebut tak hanya mengejar target penyaluran 20 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun, dapat menjaga capaian penyaluran kredit ke UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46 persen. Jika hal itu dijalankan akan ada potensi kredit untuk UMKM sebesar Rp 107 triliun.

Menurutnya, keberpihakan pada pelaku UMKM penting karena berkontribusi sekitar 60 persen terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap hingga 120 juta angkatan kerja. Namun, selama ini sebagian besar penyaluran kredit ini diberikan kepada korporasi.

“Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai Syariah yang dibawanya melalui keberpihakan kepada penyelenggaraan yang amanah kepada umat. Ini penting agar mendapatkan kepercayaan rakyat dan umat, antara lain dengan memprioritaskan UMKM,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Seperti diketahui, total aset BSI mencapai Rp 239 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 156,5 triliun. Menurutnya, jika hanya ditargetkan pembiayaan UMKM sebesar 20 persen, maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp 31 triliun dibandingkan Rp 125 triliun untuk perusahaan besar atau korporasi.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80 persen penduduk. Namun sayangnya, kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81 persen. Tingkat inklusi keuangan syariah pun juga baru mencapai 9,10 persen dan tingkat literasi keuangan syariah di angka 8,93 persen.

“BSI harus  berpihak pada pemberdayaan umat dan tidak terpaku dengan langkah yang sudah biasa dilakukan perbankan umum. Bila demikian, tidak ada bedanya antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/dorong-umkm-bsi-diharapkan-permudah-mekanisme-penyaluran-kredit/

Share:

Gandeng KORMI, Menparekraf Ingin Hadirkan Program Wisata Bugar

 Gandeng KORMI, Menparekraf Ingin Hadirkan Program Wisata Bugar


JawaPos.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno berkolaborasi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Salah satunya adalah menjalankan program wisata bugar di lima destinasi super prioritas di tahun 2021 ini.

Sandiaga mengatakan, KORMI Nasional merupakan organisasi olahraga yang menanungi lebih dari 60 induk organisasi olahraga di Indonesia. Organisasi ini secara konsisten membuat masyarakat agar tetap sehat dan bugar.

Karenanya, lanjut Sandiaga, konsep olahraga rekreasi yang dipadukan dengan tiga pilar utama Kemenparekraf yakni, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, sangat relevan dilakukan di masa pandemi ini.

“Inisiatif KORMI selama ini sangat bersinggungan dengan apa yang kami lakukan di Kemenparerkaf. Menurut saya KORMI punya beberapa kegiatan yang sangat relevan dengan pandemi ini yakni kebugaran,” kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Selasa (2/2).

Sandiaga berharap, melalui kolaborasi Kemenparerkaf bersama KORMI, juga masyarakat bisa menikmati destinasi wisata khususnya di lima destinasi super prioritas sekaligus tetap menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi.

“Jadi bukan hanya menikmati wisata berbasis alamnya saja, tapi juga sekaligus meningkatkan kebugaran,” kata Sandiaga.

“Tujuan utamanya adalah selain daripada mempromosikan destinasi-destinasi wisata, juga untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan ekonomi masyarakatnya,” imbuh Sandiaga.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/gandeng-kormi-menparekraf-ingin-hadirkan-program-wisata-bugar/

Share:

Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis Lewat PLN Mobile

 Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis Lewat PLN Mobile


JawaPos.com – PLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Februari 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi menyampaikan, PLN menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Untuk bulan Februari juga kami sudah siap untuk menyalurkannya,” ucapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2).

Agung mengatakan, PLN menambah saluran melalui Aplikasi PLN Mobile untuk lebih mempermudah. Pelanggan khususnya daya 450 VA tinggal membuka aplikasi di HP lalu memasukkan ID Pelanggan/Nomor Meter untuk mendapatkan nomor tokennya.

Aplikasi PLN Mobile dapat diunduh di Playstore atau Appstore. Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara: (1) Buka aplikasi PLN Mobile. (2) Klik ‘PLN Peduli Covid-19’ pada bagian Info & Promo.

Kemudian (3) Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter. (4) Token gratis akan muncul. (5) Pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga tetap menyediakan akses melalui website https://stimulus.pln.co.id/ atau melalui layanan WhatsApp melalui nomor 08122-123-123. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan akses agar pelanggan mudah mendapatkan stimulus listrik ini.

Sementara untuk pelanggan penerima stimulus token RT 900 VA, tidak perlu melihat PLN Mobile, WA atau Website. Sebab, lanjut Agung, token diskon 50 persen langsung didapat atau diperoleh saat pelanggan membeli token.

Berdasarkan keputusan pemerintah, perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PLN dibagi dalam ketentuan. Pertama, diskon listrik 100 persen diberikan kepada pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Adapun untuk pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token diskon 100 persen yang besarannya sama seperti sebelumnya.

Kedua, diskon 50 persen diberikan kepada golongan pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi pascabayar. Kemudian bagi pelanggan prabayar diskon 50 persen langsung diterima saat membeli token (harga belum termasuk PPJ).

Ketiga, simulus yang diberikan pada periode Januari-Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas itu akan dikenakan tarif normal subsidi.

“Jadi untuk pelanggan pascabayar akan langsung mengurangi biaya tagihan listrik, kemudian untuk daya 450 VA prabayar token dapat diperoleh melalui cara yang sudah dijelaskan. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi, stimulus diterima ketika melakukan pembelian token listrik,” tambah Agung.

Stimulus listrik ini nantinya akan berlaku untuk pelanggan pascabayar penghitungan rekening hingga Maret 2021. Sementara itu, untuk pelanggan prabayar berlaku saat pembelian token listrik hingga Maret 2021.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/04/02/2021/begini-cara-dapat-token-listrik-gratis-lewat-pln-mobile/

Share:

Jadi Saham Syariah, Widodo Makmur Melaju Kencang Dipencatatan Perdana

 Jadi Saham Syariah, Widodo Makmur Melaju Kencang Dipencatatan Perdana


JawaPos.com – PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Debut perdana saham WMUU melesat naik ke posisi Rp 220 per lembar dan ditutup di level Rp 242, dari harga penawaran umum perdana di angka Rp 180 per saham.

Saham WMUU juga masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam surat tersebut, OJK telah menerbitkan satu keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-03/D.04/2021 tentang Penetapan Saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk sebagai Efek Syariah pada tanggal 22 Januari 2021.

Komisaris Utama PT Widodo Makmur Unggas Tbk, Tumiyana mengatakan, perusahaan yang bergerak di sektor peternakan ayam terintegrasi ini, akan tetap on the track untuk merealisasikan target kinerja di tahun 2021. Meski, pihaknya merevisi target belanja modal atau capital expendicture (capex) menjadi Rp 1,5 triliun dari semula Rp 1,9 triliun.

Menurutnya, sejauh ini perusahaan tidak merevisi target pendapatan maupun laba bersih sampai akhir tahun 2021, walaupun target belanja modal diturunkan Rp 400 miliar. Sebab yang diturunkan adalah volume kapasitas ayam broiler dari 7,7 juta broiler menjadi 6,4 juta broiler. Kendati demikian, Perseroan tetap bisa memenuhinya dengan membeli live bird dari luar.

“Capex on progress, pendapatan masih dalam posisi tidak akan dikoreksi. Di sisi lain, kita masuk dalam saham syariah,” kata Tumiyana dalam konferensi pers usai pencatatan saham perdana secara virtual di Jakarta, Selasa (2/2).

Penggunaan dana capex masih sesuai rencana untuk memenuhi fasilitas produksi, merampungkan pabrik pakan ternak yang ada di Ngawi pada kuartal IV-2021, dan peningkatan volume ayam broiler. Proporsi pendanaan untuk memenuhi ekspansi tahun ini berasal dari IPO, dan juga internal.

Pada posisi tersebut, menurut Tumiyana, rasio keuangan perusahaan masih sangat bagus. Sampai akhir tahun 2021, rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) diperkirakan di angka 1,9 kali-2 kali. Jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri (gearing ratio) antara 0,9 kali sampai 0,95 kali. Kinerja Perseroan juga akan terus tumbuh dengan menaikkan kapasitas rumah potong hewan unggas sebanyak 25.500 ekor per jam.

“Jadi kaidah keuangan itu masih kita penuhi dengan asumsi capex Rp1,5 triliun. Nanti di tahun 2022 seiring dengan peningkatan kapasitas maka total capex spending masih bisa landing lagi,” jelasnya.

Tumiyana juga menekankan bahwa WMU fokus pada lini bisnis downstream melalui ayam karkas. Saat ini harga karkas relatif stabil dengan rerata Rp31.200 per kilo. Hal ini membuktikan bahwa strategi dari Widodo Makmur Unggas sejalan dengan apa yang ada di lapangan. Manajemen akan tetap berkomitmen terhadap program yang telah disusun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Widodo Makmur Unggas Tbk Ali Mas’adi menegaskan, bahwa penurunan capex tidak akan mengurangi target pendapatan Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp 4,3 triliun. Sebab, pendapatan mature Perseroan berasal dari RPA yang masih sesuai rencana.

“Dukungan untuk landbank bisa diperoleh dari free market,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini fasilitas pabrik Perseroan dari breeding farm, commercial, hatcery, slaughterhouse sudah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza (AI), sehingga untuk persyaratan ekspor sudah terpenuhi dan bisa segera merealisasikannya.

Menangapi rencana ekspor, Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Widodo Makmur Unggas Tbk, Tri Mahawijaya Herlambang, menyatakan tahun ini Perseroan akan merealisasikan rencana ekspor ke negara tetangga. Apalagi kelengkapan dokumen dan fasilitas produksi yang telah dibangun berstandar dan bersertifikat internasional.

“Paling tidak di kuartal II atau III, kita sudah mulai ekspor ke negara tetangga,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/jadi-saham-syariah-widodo-makmur-melaju-kencang-dipencatatan-perdana/

Share:

Potensi Besar Energi Baru Terbarukan Butuh Badan Pengelola Khusus

Potensi Besar Energi Baru Terbarukan Butuh Badan Pengelola Khusus


 JawaPos.com – Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar. Sayangnya, hingga kini potensi tersebut masih belum tergarap maksimal. Keberadaan Badan Pengelola Energi Baru Terbarukan (BPEBT) diharapkan mampu mengakselerasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Dengan potensi yang kita miliki, Indonesia bisa menjadi mercusuar pemanfaatan energi terbarukan. Kita butuh Lembaga khusus yang bisa mempercepat studi maupun investasi pengunaan energi baru terbarukan di Indonesia seperti BPEBT,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Fathan Subchi, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Perlukan Dilakukan? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/2).

Hadir dalam FGD tersebut Anggota Komisi VII DPR dari FPKB Ratna Juwita Sari, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdana dan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Suryadarma. FGD bertajuk Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Perlukan Dilakukan? ini merupakan bagian dari diskusi mingguan yang digelar oleh Fraksi PKB DPR.

Fathan mengatakan saat ini di banyak negara di dunia telah terjadi tren transisi energi dari fosil ke energi terbarukan. Banyak negara di Eropa maupun Amerika yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk pengembangan energi terbarukan. Bahkan Tiongkok, Indian, dan Singapura secara serius mengembangkan energi terbarukan dari tenaga surya maupun tenaga angin.

“Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan memang tidak bisa dihindarkan mengingat kian menipisnya cadangan minyak dunia dan tuntutan agar masyarakat dunia secara serius aktif terlibat dalam konservasi lingkungan hidup,” ujarnya.

Ironisnya, kata Fathan di saat negara lain serius melakukan transisi ke energi terbarukan, wacana tersebut di Indonesia seolah dibahas sambil lalu saja. Padahal produksi lifting migas cenderung tak mencapai target yang telah ditetapkan. Tercatat kebutuhan minyak mentah per hari pada tahun 2020 mencapai 1,8 juta barrel sementara itu produksinya hanya mencapai 723,107 BOPD (barrel oil per day).

“Hal ini berarti lebih dari 50 persen minyak mentah diperlukan untuk impor demi memenuhi kebutuhan energi nasional. Impor minyak dan gas bumi ini merupakan beban bagi devisa negara dan memicu defisit neaca perdagangan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini menegaskan kedepan wacana energi terbarukan ini harus digarap secara serius. Salah satunya melalui pembentukan BPEBT sebagai pintu masuknya. Diharapkan dengan adanya badan pengelola khusus tersebut maka studi, investasi, maupun pembangunan sarana dan prasarana energi terbarukan bisa segera terealisasikan secara massif di tanah air.

“Wacana BPEBT ini pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menjadi prolegnas prioritas 2021. Kami akan dorong dan kawal sehingga RUU ini bisa segera disahkan. Dengan demikian upaya untuk transisi energi baru terbarukan bisa kita realisasikan sehingga mimpi mempunyai sumber energi yang lebih murah, renewable, dan ramah lingkungan bisa terwujud,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/potensi-besar-energi-baru-terbarukan-butuh-badan-pengelola-khusus/

Share:

Hanya Ada di 2 Lokasi di Dunia, RI Berpeluang jadi Pemain Aspal Global

 

Hanya Ada di 2 Lokasi di Dunia, RI Berpeluang jadi Pemain Aspal Global

JawaPos.com – Asbuton (aspal Buton) merupakan jenis alami yang secara spesifik banyak ditemukan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal jenis ini hanya bisa ditemukan di dua wilayah di dunia. Satunya, di Trinidad, Amerika Selatan.

Dengan potensi Asbuton yang dimiliki Indonesia hingga 694 juta ton, pemerintah saat ini terus menggarap peluang pasarnya. Pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan validasi terhadap data cadangan terbukti dan cadangan tertambang komoditas ini.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia G.L. Kalake dan tim melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Senin (1/2) kemarin. Kunjungan itu untuk menindaklanjuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Januari 2021 lalu.

Ayodhia G.L. Kalake menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan industri Asbuton beserta infrastruktur pendukungnya, seperti akses dan pelabuhan, serta tata kelola izin usaha pertambangan (IUP). Beberapa titik yang dikunjungi antara lain lokasi tambang PT Wijaya Karya Bitumen, Pelabuhan Nambo, pabrik PT Kartika Prima Abadi, dan Pelabuhan Banabungi PT Wika Bitumen.

Ayodhia menegaskan bahwa sumber daya alam ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan oleh dalam negeri. “Tujuan kami ke sini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada di wilayah Buton. Kami datang ke sini karena kami juga ingin memastikan tentang kesiapan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun sarana prasarana agar nantinya distribusi Asbuton bisa berjalan dengan baik,” ungkap Ayodhia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2).

Ayodhia mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi aspal yang melimpah. Namun lantaran penggunaan Asbuton ini belum maksimal, maka pemenuhan kebutuhan aspal nasional masih mengandalkan impor.

Untuk diketahui, di Indonesia sendiri, terdapat 16 perusahaan yang bergerak dalam industri Asbuton. Menurut Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Wika) Bitumen Sri Mulyono, selain mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, Asbuton juga berpotensi untuk mengisi pasar ekspor.

“Selain sebagai penghasil Asbuton untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara pengekspor Asbuton murni yang setara dengan aspal minyak pada 2024 dengan rencana pengembangan ekspansi pabrik full extraction,” ungkap Sri Mulyono.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi. Menurutnya, Indonesia telah membangun jalan dengan Asbuton tahun 1926, tetapi baru kali ini industri Asbuton dibangun menggunakan high technology.

Ia pun berharap industri Asbuton ini dapat segera terealisasi karena sudah ada kebijakan pemerintah yang mengatur. Sebagai informasi, terdapat tujuh jenis Aspalbuton, yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni.

Dengan kapasitas terpasang sebanyak 1.995.000 ton per tahun, target produksi di Indonesia pada 2021 baru sepertiganya, yakni sebesar 705,300 ton per tahun. Direktur Utama PT Kartika Prima Abadi Irwan Hermanto menyampaikan bahwa untuk pengolahan ekstraksi tahap 1 di Buton, pabrik memiliki kapasitas terpasang sebanyak 100 ribu ton aspal ekstrak.

Sedangkan di ekstraksi tahap 2 yakni pada 2025, pabrik akan memiliki kapasitas terpasang sebanyak 500 ribu ton aspal ekstrak per tahun.

Tingkatkan TKDN

Pada tahun ini, diharapkan pemanfaatan Asbuton sebagai produk dalam negeri dapat meningkat sehingga bisa menaikkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 30 hingga 89 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut Ayodhia mengatakan bahwa diperlukan usaha dari berbagai aspek, mulai dari sektor hulu atau industri pertambangan, hingga sektor hilir atau industri pengolahan tambang.

Terkait sektor industri, dia mengingatkan perlu diperhatikan kesiapan untuk mengolah Asbuton menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konstruksi jalan. Sehingga Asbuton dapat mulai digunakan untuk jalan desa, kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia, tentunya untuk kebutuhan jangka panjang negara.

“Penyiapan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses menjadi sangat penting untuk dapat mengirim produk Asbuton ke seluruh wilayah di Indonesia,” sebut Ayodhia.

Apabila hingga 2025 terjadi peningkatan kapasitas Asbuton sebesar 33 persen, maka Asbuton akan mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 49,36 persen. Sisanya, sebesar 37,08 persen kebutuhan aspal akan diisi oleh Aspal Minyak Pertamina dan 13,61 persen akan diisi oleh Aspal Minyak Impor.

“Guna mencapai target tersebut, penggunaan Asbuton perlu memperoleh dukungan untuk menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dapat digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa,” pungkas Ayodhia.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/02/02/2021/hanya-ada-di-2-lokasi-di-dunia-ri-berpeluang-jadi-pemain-aspal-global/

Share:

5 Kebijakan yang mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

FOTO: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal III 2020 Masih Minus


 Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lima langkah kebijakan pemerintah yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya adalah pembukaan sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah.

"Sektor-sektor yang mulai bisa dibuka dan bisa bekerja termasuk manufaktur, dilakukan baik secara nasional maupun masing-masing daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di secara virtual, Senin (1/2/2021).

Kebijakan lain yang turut menopang tren pemulihan ekonomi domestik yakni percepatan dari realisasi kebijakan fiskal terutama sisi belanja negara. Selain itu peningkatan dan pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

Tak hanya itu, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk UMKM juga menjadi kekuatan daya dobrak ekonomi nasional.

"Prospek perekonomian ini akan memerlukan berbagai dukungan kebijakan baik untuk akselerasi pemulihan maupun yang sifatnya address atau perbaiki kondisi fundamental atau struktural perekonomian. Hal ini tercermin dari perbaikan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja," jelas dia.

Sumber Pertumbuhan Baru

Dia mengharapkan, dengan dukungan atau akselerasi dari seluruh stakeholder maka akan tercipta sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan produktivitas. Dan juga akan tingkatkan nilai tambah dari sektor-sektor produksi serta integrasi antar sektor dan antar wilayah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

"KSSK akan terus dukung percepatan pemulihan ekonomi lewat sinergi kebijakan dan instrumen yang digunakan. Upaya yang diwujudkan KSSK adalah melakukan formulasi kebijakan yang kemudian kita letakkan sebagai paket terpadu dalam rangka kami semua bisa meiningkatkan pembiayaan bagi dunia usaha yang segera pulih dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi," jelas dia.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472348/5-kebijakan-yang-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi

Share:

Anggaran Dihemat, Realisasi Pembangunan Rumah Susun di 2020 Cuma 70 Persen

Proyek Pembangunan Rusunawa Ujung Menteng


 Liputan6.com, Jakarta - Direktur jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Khalawi Abdul Hamid mencatat, realisasi pembangunan rumah susun (rusun) di tahun 2020 hanya mencapai 70,28 persen. Atau setara 823 unit dari target 1.171 unit.

Menurutnya, rendahnya capaian rusun itu lantaran adanya refocusing atau penghematan anggaran di tubuh Kementerian PUPR. Kendati demikian, dia memastikan program pembangunan rusun akan tetap dilanjutkan di tahun ini.

"Capaian rendah karena ada refocusing pada tahun 2020 lalu. Karena sebagian di MYC (multi years contract) kan di tahun 2021, tapi tidak hilang, SYC uang nya dipotong jadi MYC. Jadi, programnya tetap jalan," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/2/2021).

Sehingga, imbuh dia, total target pembangunan rusun yang masuk program prioritas di tahun 2021 mencapai 9.799 unit. Rinciannya 5.158 unit baru dan multi years contract (MYC) 4.641 yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rusunawa Lembaga Pendidikan, rusunawa perguruan tinggi, ASN, TNI, hingga Polri.

"Adapun pagu anggaran untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp 8,09 triliun. Atau sama seperti tahun 2020 yang sudah dipotong karena refocusing," terangnya.

Kendati demikian, dia memastikan pembangunan sejumlah proyek lainnya di tahun 2020 bisa melewati target pembangunan. Seperti pembangunan rumah swadaya yang mencapai 233.298 unit. Angka ini setara 101,19 persen dari target yang ditetapkan.

Begitu pun, pembangunan rumah khusus yang mencapai 100 persen atau 945 unit. "Kemudian, prasarana dan sarana utilitas (jalan tapak, sanitasi, dan air bersih) mencapai 135 persen atau setara 11.514 unit," tutupnya.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472329/anggaran-dihemat-realisasi-pembangunan-rumah-susun-di-2020-cuma-70-persen

Share:

Percepat Pemulihan Ekonomi, KSSK Terbitkan Paket Kebijakan Terpadu

 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)


Liputan6.com, Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menerbitkan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian yang berangsung membaik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, paket kebijakan ini ditujukan untuk membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar mereka bisa bertahan dan bangkit kembali. Untuk itu, KSSK memberikan insentif bagi sektor yang memiliki daya tahan (resilience).

Sehingga mereka bisa melakukan ekspansi kembali dan membaiknya kondisi secara keseluruhan. Tentu ini dilakukan dengan syarat, covid terus bisa dikendalikan dan dikelola baik," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Paket kebijakan terpadu ini meliputi kebijakan insentif fiskal serta dukungan belanja pemerintah dan pembiayaan. Sri Mulyani menyebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk membantu dunia usaha bertahan selama pandemi.

"Selama ini, APBN sudah bekerja luar biasa untuk mendukung masyarakat, menangani covid, memberikan perlindungan sosial dan mendukung dunia usaha. Namun untuk pembiayaan dunia usaha, kita butuh sektor keuangan yang harus mulai pulih untuk memberikan pembiayaan karena ini menjadi kunci untuk percepatan pemulihan ekonomi," jelas dia.

Dalam paket ini, Bank Indonesia (BI) juga memberikan stimulus berupa kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Berbagai kebijakan bank sentral ini untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait, serta industri yang ada di sektor riil.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472424/percepat-pemulihan-ekonomi-kssk-terbitkan-paket-kebijakan-terpadu

Share:

Recent Posts